KAJEN – Semua memang merasakan hal ini, terutama pada anak yang baru lulusan SMA/SMK yang belum membuat KTP, kendati penerbitan E-KTP terkesan sangat lamban. Hal ini di sebabkan anak sma / smk ingin bekerja di perusahaan yang besar dengan syarat mutlak sudah mempunyai KTP dan tidak bisa melampirkan sekedar keterangan semata dari kelurahan.Kenapa perusahaan besar tidak mau menerima karena hal ini rata-rata perusahaan besar sangat penting akan keberadaan KTP yang akan di gunakan untuk menggaji karyawan dengan via JOIN ke Bank.
Hal ini sangat di sayangkan banyak masyarakat dan dikeluh-keluhkan, kenapa belum siap harus meresmikan E-KTP tersebut, menjadikan pelayanan masuarakat menjadi , banyak penganguran dan sektor Ekonomi indonesia semakin lama akan bertambah terputuk pastinya.
Termasuk CEO Brilliant Solution Kabupaten Pekalongan, R Kurniawan Dwi Septiady saat ditemui Radar dalam seleksi calon karyawan PT Dwi Putra Group yang di SMK Maarif NU Kajen Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/7). Ia mengatakan, perusahaan besar sudah tentu mengharuskan karyawannya untuk membuka rekening di bank yang sudah terikat kontrak dengan managemen perusahaan. Sementara, hampir semua bank menjadikan KTP sebagai salah satu syarat membuat rekening.
“Tentu ini susah, karena proses penerbitan KTP sendiri memakan waktu 6 sampai 8 bulan. Akibatnya, banyak adek-adek kita lulusan SMK/SMA yang hendak bekerja di perusahaan harus menunggu agar KTP itu terbit,” ungkapnya.
“Jika demikian susah, karena perusahaan besar pasti akan memberikan gaji lewat bank, jarang yang pakai tunai,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, bank besar sering tidak menerima surat keterangan dari dinas terkait bahwa KTP masih dalam proses. Padahal, NIK pengganti KTP sudah ada. Paling, keterangan itu hanya berlaku di bank yang berada di wilayah domisili saja. “Tetapi, di tempat lain sering kali keabsahannya masih diragukan, meski sudah ditandatangani pejabat berwenang dan stempel,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi ancaman besar terciptanya pengangguran. Alasannya bukan karena ketidak mampuan masyarakat untuk bekerja atau sempitnya lowongan pekerjaan, tapi karena sistem yang ada. “Bank tidak mau tahu dengan KTP masih dalam proses, ini sulit. Akibatnya tercipta pengangguran-pengangguran baru karena sistem,” kelakarnya.
Dwi menyayangkan hal tersebut, lantaran saat ini banyak perusahaan besar di Indonesia yang berminat untuk menggaet tenaga kerja asal Kabupaten Pekalongan. Karena, secara nasional, pekerja asal Kabupaten Pekalongan dikenal tahan banting, memiliki loyalitas dan ulet dalam bekerja. “Saat ini, tenaga kerja asal Kabupaten Pekalongan, memang lebih banyak dipilih perusahaan karena tahan uji dan loyal dalam pekerjaan,” katanya.
Hal ini yang membuat pihaknya terus berupaya menambah mitra sekolah di lingkungan Kabupaten Pekalongan serta mitra perusahaan pengguna tenaga kerja agar jumlah pengangguran di Kota Santri terus berkurang.